Ekonomi

Said Iqbal (tengah) saat konfrensi Pers, Jumat 27/05/2016

Selasar BEI Ambruk, Ini Pernyataan KSPI

Ekonomi 16/01/2018 at 05:06 0 comments

Derasnews, Jakarta- Ambruknya selasar Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan simbol tempat berputarnya investasi di Indonesia menunjukkan rendahnya kepedulian pengusaha pemilik gedung terhadap persoalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, 16 Januari 2018.

Said Iqbal menduga, dalam gedung tersebut tidak ada Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang memeriksa rutin kondisi gedung BEI terhadap keselamatan para pengunjung dan pekerjanya. Juga patut diduga bahwa Kemenaker dan Disnaker Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pengawasan terhadap K3 gedung tersebut.

Disamping itu, boleh jadi gedung lainnya di sepanjang jalan Thamrin – Sudirman tidak diawasi tentang K3-nya.

“Ini menunjukkan pemerintah pusat dan daerah kurang peduli dengan isu K3. Apalagi dengan terus menerus terjadinya kecelakaan kerja seperti kasus meledaknya pabrik kembang api di Tangerang, meledaknya pipa pabrik mandom di Bekasi, runtuhnya tambang di Freeport Papua dan banyak kasus lainnya yang totalnya telah menghilangkan nyawa ratusan orang dan ribuan orang luka-luka,” jelas Said Iqbal.

Tidak ada tindakan apapun dari pemerintah terhadap pengusaha dan pemilik gedung untuk memberikan efek jera, agar hal seperti ini tidak terulang.

Akibatnya, sampai kapan pun isu K3 ini tidak akan menjadi perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah dan para pengusaha. Asal sekedarnya saja perihal K3.

“Barulah kalau sudah terjadi kecelakaan dan diberitakan media yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan korban luka, pemerintah dan pengusahanya kalang kabut dan berusaha menangkis berita-berita miring tersebut,” lanjut Iqbal.

Sikap pemerintah dan pengusaha yang tidak peduli atau hanya sekedarnya saja terhadap perihal K3 ini akan dipermasalahkan buruh Indonesia, KSPI menuntut hal-hal berikut:

Pertama, berikan sanksi pidana kepada pengusaha dan pemilik gedung yang telah lalai menghilangkan nyawa orang atau luka luka terhadap orang lain. Hal ini lazim di lakukan di negara lain sebagai efek jera. Penegakan hukum tidak boleh kalah dangan kekuatan uang.

Kedua, berhentikan pejabat berwenang yang berwenang yaitu Kadisnaker dan bila perlu Menaker harus mundur atau di berhentikan sebagai pertanggung jawaban publik. Budaya malu pejabat publik harus dikembangkan.

Ketiga, tegakkan aturan K3 sebagaimana di atur UU No 1 Tahun 1970 tentang K3 seperti wajib membentuk panitia implementasi K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, memeriksa rutin tentang keselamatan orang, menyediakan perlengkapan K3, dsb.

Keempat, revisi UU No 1 Tahun 1970, terutama pasal sanksi harus memberikan efek jera.

Kasus runtuhnya gedung BEI ini, kata Said Iqbal, hampir mirip dengan runtuhnya gedung Rhana Plaza di Bangladesh, sehingga pada saat itu masyarakat dunia dan ILO mengutuk dan memberi sanksi berat kepada pemerintah dan pengusaha Bangladesh.

Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Kita lihat, apa langkah menaker.

Sebagaimana slogan ILO tentang K3, yaitu hilang satu nyawa sama nilainya dengan hilang seribu nyawa. Setiap orang wajib dilindungi nyawa dan keselamatan phisiknya. Drz

Utang luar negeri Indonesia 347,3 miliar dolar

Utang luar negeri Indonesia 347,3 miliar dolar

Ekonomi 16/01/2018 at 01:58 0 comments

Derasnews, Jakarta – Utang Luar Negeri Indonesia naik 9,1 persen tahun ke tahun (year on year) atau menjadi 347,3 miliar dolar AS per akhir November 2017, dipicu penarikan utang swasta dan publik yang menggeliat.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Selasa, jumlah utang luar negeri (ULN) swasta naik 4,2 persen (yoy) pada November 2017 atau sebesar 170,6 miliar dolar AS. Pertumbuhan penarikan itu lebih tinggi dibandingkan Oktober 2017 yang 1,3 persen (yoy).

Sedangkan jumlah ULN publik, atau pemerintah dan Bank Sentral, sebesar 176,6 miliar dolar AS yang tumbuh 14,3 persen (yoy), meningkat dibanding Oktober 2017 yang sebesar 8,4 persen (yoy).

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir November 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan Oktober 2017 yang sekira 76,9 persen.

“Sedangkan jika berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir November 2017 masih aman,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman.

ULN tetap didominasi ULN jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7 persen dari total ULN dan pada November 2017 tumbuh 7,5 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sekira 3,9 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek dengan pangsa 14,3 persen dari total ULN tumbuh 19,8 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2017 yang sebesar 10,8 persen (yoy).

Bank Sentral memandang perkembangan ULN pada November 2017 tetap terkendali. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada akhir November 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen.

“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara kapasitas ekonomi yang sama (peers),” ujar dia. Sumber Antaranews

Presiden Jokowi

Presiden resmikan Bendungan Raknamo di Kupang NTT

Ekonomi 10/01/2018 at 01:12 0 comments

Derasnews, Jakarta- Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), salah satunya adalah Bendungan Raknamo yang berada di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam rilisnya, Selasa, mengungkapkan peresmian kali ini ditandai dengan pengisian air ke dalam bendungan yang mempunyai daya tampung 14 juta meter kubik.Kepala Negara pun berharap Bendungan Raknamo dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang dialami masyarakat NTT, khususnya Kabupaten Kupang, yakni kelangkaan air.

“Problem utama di provinsi ini sebenarnya hanya satu, kalau bisa kita selesaikan, air. Di sudut manapun NTT ini, kalau bisa menyelesaikan ini (air) kesejahteraan, kemakmuran ekonomi pasti akan naik,” ucap Presiden saat pidato peresmian Bendungan Raknamo.

Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun di NTT untuk mengatasi kelangkaan air.

Enam bendungan lainnya adalah Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Flores, Bendungan Kolhua di Kota Kupang, dan Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang.

“Hari ini kita semua masyarakat Kupang, masyarakat NTT pasti bersukacita, berbahagia sekali karena Bendungan Raknamo yang kita nanti-nantikan sejak lama sudah akan segera dimulai proses pengisian airnya,” ujar Presiden.

Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi kerja cepat yang dilakukan seluruh pihak dalam proses pembangunan Bendungan Raknamo.

Mengingat hanya dalam waktu tiga tahun sejak dicanangkan pada bulan Desember 2014, Bendungan Raknamo sudah selesai dibangun dan siap untuk digunakan.

“Alhamdulillah pembangunan Bendungan Raknamo berjalan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Sekali lagi ini tentu hasil kerja keras siang dan malam dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, kerja keras dari Pak Gubernur dan seluruh bupati dan wali kota yang ada di sekitar bendungan ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa Bendungan Raknamo memiliki sejumlah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya menghasilkan air baku sebanyak 0,1 meter kubik per detik, menghasilkan listrik sebesar 0,22 MW, hingga irigasi 1.250 hektar sawah.

“Sehingga masyarakat merasakan manfaat dari jaringan irigasi yang ada. Dan air itu mengalir dan dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitasnya di sawah-sawah mereka,” kata Presiden.

Tak hanya Bendungan Raknamo, dalam kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur kali ini, Presiden juga meresmikan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.

Presiden pun berharap pemerintah daerah bersama masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar bendungan maupun kawasan perbatasan.

“Saya titip pada Pak Gubernur, Pak Bupati, dan juga masyarakat sekitar bendungan dan perbatasan untuk ikut menjaga, merawat infrastruktur ini dengan baik,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya. Sumber Antaranews

Konpers di kantor KSPI, Jumat 5/1/2018

Alasan untuk Perbaikan Bisnis di XL Axiata, Berdampak pada PHK

Ekonomi 05/01/2018 at 04:56 0 comments

Derasnews, Jakarta- Gelombang PHK yang di laksanakan 207 orang , ada satu orang yang menolak.

” Saudara Zulkarnain menolak PHK yang dilakukan di perusahaan PT XL Axiata, dia menilai PHK yang dilakukan dirasakan memaksa alias PHK sepihak” kata Anwar Faruq selaku Presiden Serikat Pekerja XL Axiata di kantor KSPI, jalan Pondok Gede raya, Jakarta Timur. Jumat 05 Januari 2017.

PHK yang dilakukan oleh PT XL Axiata ini bisa di ikuti oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainya, tambahnya.

“Saya setelah di PHK berusaha untuk mencari pekerjaan di lain divisi saya semula, tapi selalu menemukan jawaban belum ada posisi yang cocok buat saya” ujar Zulkarnain pekerja yang di PHK sepihak kepada para wartawan.

“Kejadian PHK sepihak ini harus menjadi introspeksi bagi Menteri Tenaga Kerja RI, agar tidak ada lagi hal serupa” ungkap Sabda Pranawa Djati.SH selaku Sekjen DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Presiden KSPI menilai pertumbuhan ekonomi di 2018 masih akan stagnan.

“Dengan pertumbuhan di prediksi masih stagnan akan berdampak Pemutusan Hubungan Kerja besar-besaran masih akan meningkat terjadi” kata SAID IQBAL selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di kantornya.

KSPI menghimbau kepada pemerintah agar tidak memberikan angka-angka bohong terkait PHK tambah Iqbal.

Solusi yang ditawarkan adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jangan infrastruktur saja yang di kebut.
Kepada XL Axiata jangan lanjutkan PHK sepihak karena bisa membuat buruh demo besar-besaran tambah Said Iqbal.

Asosiasi Serikat Pekerja lndonesia (ASPEK lndonesia) sebagai induk organisasi dari Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) meminta Direktur Utama PT XL Axiata untuk tidak lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan sepihak kepada pekerjanya. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK lndonesia setelah mendapatkan informasi bahwa selama tahun 2017 yang lalu PT XL Axiata, operator selular swasta yang popule dikenal sebagai “Si Biru” ini, telah melakukan PHK massal sebanyak lebih dari 2OO-an karyawannya. Drz

Konferensi Pers PHK Massal 400 Pekerja di Jakarta International Container Terminal ( JITC) 

Buruh Pelabuhan JICT “Terancam PHK Massal”

Ekonomi 26/12/2017 at 15:11 0 comments

Derasnews, Jakarta, KOJA – Sudah saatnya buruh pelabuhan gunakan haknya untuk mensejaterahkan hidupnya , terkait terkena ancaman PHK. Sebanyak lebih dari 400 pekerja bongkar muat yang ada di JICT (Jakarta International Container Terminal) terancam tidak bekerja per 1 Januari 2018 mendatang.

Pasalnya kerja sama JICT dengan PT Empco Trans Logistic, tempat para pekerja bernaung, sudah berakhir. JICT telah menggandeng vendor baru, PT Multi Tally Indonesia sebagai rekanan untuk penyalur tenaga kerja bongkar muat.

Ketua Serikat Pekerja JICT, Hazris Malysah  mengatakan, kondisi itu membuat para pekerja terancam tidak bekerja atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mengingat vendor baru tidak mengambil mereka yang telah berpengalaman.

“Berdasarkan Permenakertrans 19/2012 Pasal 19 ayat 2 ditegaskan bahwa vendor baru bersedia menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya dalam hal terjadi penggantian vendor,” ujar Hazris di Jakarta, Selasa (26/12/2017)

Menurutnya, akibat kebijakan tersebut, hal itu bisa berpengaruh terhadap proses bongkar muat di pelabuhan. Pasalnya salah satu yang terkena dampak dari kebijakan itu adalah penyediaan operator derek lapangan (RTGC).

Pada bulan Desember 2017 . Direksi JICT melakukan tender pemborongan pekerjaan outsourcing, salahsatunya untuk penyediaan operator derek lapangan ( RTGC)

“Tender ini dipertanyakan mengingat adanya permintaan manajemen JICT kepada vendor baru untuk tidak menggunakan ratusan Operator eksisting yangtelah bekerja di JICT bertahun tahun,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Container ( SPC ), Sabar Royani mengatakan, SPC beranggotakan 480oOrang karyawan outsourcing JICT telah mengabdi bertahun -tahun dan memberikan produktivitas terbaik bagi pelabuhan petikemas terbesar se-lndonesia tersebut.

“Sumbangsih pekerja outsourcing JICT mencapai ratusan milyar rupiah pertahun.Tapi sekarang malah di PHK masaIDimana rasa kemanusiaan Direksi?” kata Sabar.

Lebih lanjut Hazris mengatakan, melihat banyak celah hukum dalam kebijakan Direksi JICT. berdasarkan Permenakertrans 19/2012 pasal 19 ayat ( 2 ) dinyatakan,“ ditegaskan vendor baru bersedia menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya dalam hal terjadi penggantian vendor”.

“Seharusnya manajemen JICT dapat menjalankan kebijakan sesuai koridor undang undang,” ungkap Hazris.

Disisi lain Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI ) ll, Nofal Hayin melihat kebijakan Direksi JICT diduga sebagai upaya pemberangusan terhadap Serikat Pekerja di Pelabuhan.

“Saya khawatir mereka di-PHK secara massal karena berserikat. Bahkan bukan tidak mungkin kasus kasus pemberangusan serupa akan terulang di Pelabuhan Tj Priok ,”tegas Nofal.  Senada dengan SPPI, Pelaksana tugas Ketua Federasi Peken’a Pelabuhan lndonesia ( FPPl ) Nova Sofyan

Menurutnya, hakim mendukung penuh agar ratusan pekerja outsourcing JICT tetap terus bekerja.

“Kami menyatakan dukungan dan solidaritas terhadap kawan kawan outsourcing di pelabuhan lndonesia. Bahwa outsourcing di pelabuhan harus dihapuskan.”tegas Nova.

Ketua Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan lndonesia (FBTPI) melihat ada kesamaan pola yang terjadi antara outsourcing JICT dengan para awak supir Pertamina

“Apa yang terjadi di JICT, sama dengan yang menimpa kawan -kawan awak supir Pertamina. Jangan sampai embrio pemberangusan serikat pekeja tumbuh subur di Pelabuhan,”tandas ilham. Drz