Laporan Akhir Tahun KSPI, Penyediaan Lapangan Pekerjaan pada 2018, diduga Pemerintah Gagal

0

Derasnews, Jakarta- Isyu yang utama adalah tentang ketenaga kerjaan pada catatan akhir tahun 2018 dari KSPI.
Target pemerintah menyerap 10 juta lapangan pekerjaan terpenuhi tidak terwujud.

“Defenisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), bila ada orang bekerja satu jam dalam seminggu berarti sudah bekerja. Penemuan kami dilapangan itu adalah pembodohan rakyat, bagaimana bisa disimpulkan satu jam bekerja dalam seminggu kok dikatakan bekerja” ungkap Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada konpers catatan akhir tahun KSPI di hotel Mega Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu 26 Desember 2018.

Saat ini banyak terutama Gojek (OJOL) pendapatan mereka dibawah dua juta perbulan, otomatis dibawah UMP.

“Kesimpulanya pemerintah gagal penyediaan lapangan pekerjaan, Menaker dan Mentan tidak pernah mengumumkan PHK yang dilakukan oleh perusahaan” tambah Said Iqbal.

Pada pemerintahan saat ini ada tiga gelombang terjadi PHK, 50 ribuan orang terjadi phk gelombang pertama dari pabrik tekstile, makanan dll. Gelombang kedua pada industri elektronik, keramik terjadi ratusan ribu orang di PHK, pada 2016 Januari-April ratusan ribu di phk.

Data kami beda dengan kemenaker karena petugas mereka pasif.
Gelombang ketiga terjadi di industri retail, keramik, Farmasi, 2016/2017.
Gelombang ke empat terjadi disektor garmen dan tekstile ada ribuan orang di phk terutama di kawasan Subang.
Industri semen juga melakukan pengurangan karena banyak semen yang masuk dari Cina.
Pada 2019 bisa saja akan berlanjut phk seperti pada garment, sepatu, ritail.

Jadi penyediaan lapangan pekerjaan pada 2018 dikatakan gagal karena selama ini pemerintah merujuk dapangan pekerjaan informal gaji mereka dibawah ump.

“Kami serukan pada pemerintah jangan hanya mengeluarkan data-data saja tetapi dilapangan, lapangan pekerjaan masih gagal untuk disediakan ke masyarakat” tambah Presiden KSPI.

Isyu terkait tenaga asing, ditengah mulai bergeliatnya bisnis aplikasi, ini tantangan dan sekaligus ancaman bagi negara, semua karena internet.
Disinilah Pemerintah, ekonomi suatu bangsa harus dihargai dan diperjuangkan dengan regulasi.

Terkait saham Preeport sudah 51% Bagi Indonesia direspon baik oleh Said Iqbal.

Bpjs kamilah yang mengusulkan membuat UU Bpjs pada masa pemerintahan SBY, konsep bpjs yang diajukan diterima.
Usulan kami biaya bpjs Unlimit, sekarang bpjs banyak rumah sakit yang belum dibayar alias selalu defisit, ungkap Said Iqbal.

Tuntutan kami unlimit biaya, semua penyakit dan seumur hidup untuk bpjs.

Tentang ojek online saat ini penerimaan makin menurun, dari 5 juta awalnya, sekarang 2 juta saja susah perbulan, pemerintah tidak pernah hadir.
Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja tidak pernah memperjuangkan upah buruh, tutup Iqbal. Drz

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *