Pemerintah Perlu Memberikan Perhatian dan Mengoptimalkan Pencegahan HIV pada Pekerja Seks
Derasnews, Jakarta- Penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia tidak menghentikan dan mengurangi jumlah pekerja seks. Penutupan lokalisasi disertai dengan sikap pemangku kepentingan yaitu pemerintah lokal yang menganggap penutupan lokalisasi sama dengan tidak adanya pekerja seks, membuat pendekatan penanggulangan HIV pada pekerja seks perempuan, yang selama ini berbasis lokasi menjadi tidak dapat dijalankan lagi.
Keberadaan pekerja seks menyebar ke berbagai tempat baru yang sulit dijangkau oleh petugas LSM dan kesehatan. Padahal sebelum lokalisasi ditutup, intervensi perubahan prilaku dilakukan LSM dengan memberikan informasi dasar HIV dan lnfeksi Menular Seksual. Tidak hanya itu, penjangkauan dan pendampingan menggunakan kondom setiap transaksi seksual, serta membuka akses pada ARV bagi pekerja seks yang terinveksi HIV.
”Setelah penutupan petugas LSM mempunyai keterbatasan jangkauan karena keterbatasan dana, jejaring kerja dan data, serta sumber daya manusia,” kata salah satu pendamping dari satu LSM kepada Media dalam media gathering di kantor PKBI, jalan Matahari, Rawa Badak, Jakarta Utara, Jumat 19/04/2019.
Selain petugas LSM, pasokan perbekalan untuk kesehatan juga dilakukan petugas kesehatan.
Pemeriksaan IMS dan tes HIV pada pekerja seks dapat rutin dilakukan di lokalisasi oleh petugas puskesmas yang ada di sekitar lokalisasi melalui layanan mobile clinic atau dokter keliling.
“Saat ini dokter keliling tidak lagi dapat dilakukan, sehingga pekerja seks perempuan tidak lagi mempunyai akses pada alat pencegahan untuk mencegah transmisi HIV, terutama pekerja seks perempuan yang miskin, yang bekerja sendiri, dan berada pada relasi kuasa tidak setara dengan mucikari dan kliennya, hal ini menyebabkan kerentanan pekerja seks perempuan terhadap resiko infeksi HIV semakin tinggi” ungkap salah seorang yang mengidap virus HIV saat ini rutin meminum obat setiap hari yang tidak mau disebutkan namanya.
Akibatnya pekerja seks dengan IMS semakin sulit terdiagnosis. Upaya penemuan kasus HIV untuk menghubungkan pekerja seks yang terinfeksi HIV dengan layanan pengobatan dan
dukungan untuk kualitas hidup yang lebih baik semakin sulit dilakukan petugas di lapangan.
”Upaya pencegahan sekunder melalui pengobatan ARV tidak dapat dijalankan sehingga ada
risiko yang lebih tinggi bagi pekerja seks tertular HIV dan atau menularkan HN, karena itu pemerintah perlu memberikan fasilitas dan perlindungan, agar penjangkauan pekerja seks paskapembubaran lokalisasi tetap dapat dilakukan” tambahnya.
Upaya ini bisa dilakukan
dengan memberikan fasilitas bagi komunitas pekerja seks untuk memperkuat kapasitas tokoh sebaya untuk melakukan penjangkauan, serta pengembangan sistem informasi serta pendataan.
Pemerintah juga perlu memperkuat program penanggulangan HIV dan Infeksi Menular Seksual hingga tingkat Rukun Tetangga di masyarakat, karena sangat panting untuk memberikan pemahaman tentang HIV dari sisi kesehatan lebih komprehensif.
”Penutupan lokalisasi menyebabkan semakin sulit pengendalian dan penanganganan HIV,” tutup narasumber dari salah satu LSM yang hadir.
Tujuan media gathering ini adalah membangun jejaring antara populasi kunci maupun lembagakomunitas populasi kunci dengan berbagai media cetak mau pun elektronik.
Diharapkan kedepan agar komunitas tidak dianggap lagi dilihat dari sudut negativnya dan penyebaran virus HIV, seringkali digemborkan penyebabnya adalah komunitas populasi kunci. Drz
