Rijal : Saya Pikir Pemerintah Bisa Menerima apa yang dikritisi oleh teman-teman di KAMI & Penanganan Covid 19
RIJAL KOBAR
Derasnews, Jakarta- Rijal (51 tahun), ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar) dan Barisan Oposisi Merah Putih (BOMP) bersuara terkait KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).
KAMI
“KAMI itu sekumpulan masyarakat intelektual, mereka ingin meluruskan apa yang sekarang terjadi di bangsa ini, minimal memperbaiki kondisi bangsa yang ada” kata Rijal Kobar.
Dia juga menganggap KAMI sebagai masyarakat merdeka atau rakyat merdeka, juga boleh. Cuma penterjemahan dari mereka, kan masing-masing. Kalau kita melawan rezim, maka mereka bilang oposisi. Sebenarnya tidak melawan, hanya ingin meluruskan, mengkritisi, itu yang saya lihat.
Dengan keberadaan KAMI, sikap Pemerintah seperti apa yang diharapkan ?
Saya pikir, Pemerintah bisa menerima apa yang dikritisi oleh teman-teman di KAMI. Jangan menganggap bahwa ini adalah suatu yang ketakutan, trauma yang akhirnya mereka membuat “KITA” , “MEREKA” atau apalah namanya. Bagi saya sah-sah saja, tapi nanti masyarakat sendiri yang menilai. Saya yakin dukungan rakyat Indonesia terhadap KAMI cukup bagus.
Rijal melihat bahwa KAMI tidak punya pemikiran kearah untuk Pilpres 2024.
Terkait kedepan,
Saya pikir KAMI akan membahas persoalan ekonomi, RUU HIP dan RUU Omnibus Law yang semuanya akan dirancang oleh teman-teman KAMI. Dan saya melihat orang-orang KAMI cukup keras dalam mempertahankan nilai-nilai, makanya dia memakai simbol gerakan moral. Gerakan moral, kan bukan berarti moral saja tapi bagaimana moralitas bangsa ini berubah dari bohong menjadi tidak bohong.
Masukan buat Pemerintah, seharusnya pemerintah menanggapi positif atas terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai penyeimbang/kritik dan saran bagi pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinannya bukan mereka malah takut. Kalau mereka menerima dengan positif bahwa ini kritik-kritik yang dilontarkan oleh mereka maka negeri ini akan menjadi lebih baik. Tapi kalau mereka ketakutan jangan berharap mereka akan lebih baik jelas Rijal.
Covid 19
Rijal yang berusia 51 tahun ini menanggapi pandemi Covid 19, Bahwa negara sudah mengeluarkan anggaran Rp 695,2 Triliun untuk penanganan Covid 19, seharusnya bangsa Indonesia sudah mampu menyelesaikan persoalan Covid 19. Nilai yang begitu besar, bagaimana pelaporannya? Negara harus bertanggungjawab kepada anggota dewan. Kalau pemerintah pusat serius menangani Covid 19, seharusnya tidak usah membuat UU Corona. Didalam UU No.2 tahun 2020 yang mengatur tentang penanganan Covid 19 dan percepatan pemulihan ekonomi itu tidak ada pemeriksaan penggunaan aliran dana. Padahal setiap penyelenggaraan keuangan negara wajib ada pemeriksaan. Dengan adanya UU itu justru membuka celah/melegalkan orang untuk melakukan korupsi. UU itu justru membuka celah untuk terjadinya korupsi.
Bagi saya Corona harus diakhiri dengan jalan yang serius baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, tapi pemerintah pusatpun harus punya ketegasan dan keseriusan untuk menyelesaikannya. Tapi yang saya lihat tidak serius, sebab yang satu sedang serius menangani Covid 19, yang satu malah membuka mall dan seolah mempersilahkan masyarakat untuk berkunjung ke mall. Saya tidak tahu apakah ada lobi-lobi dengan para pengusaha yang mungkin sudah merasa diambang kerugian.
Pemerintah harus segera bersikap tambah Rijal, Penetapan jam malam dibeberapa daerah seperti Depok dan Bogor yang menerapkan jam malam, mungkin dilakukan untuk pengamanan sebagai antisipasi bertambahnya angka pasien covid. Tapi pertama, pemerintah pusat harus konsisten memberikan intruksi kedarah-daerah dengan membaca juga kondisi-kondisi didaerah. Karena Pemerintah pusat juga punya anggaran untuk menangani covid. yang kedua, persoalan Covid, jangan masyarakat dipaksakan untuk memakai vaksin anti virus dari Cina. Biarkan masyarakat yang menilai mana yang terbaik. Kalau masy mau dipaksakan harusnya vaksin diberikan gratis, begitupun dengan rapid test harusnya digratiskan. Karena kondisi saat ini rakyat sedang miskin. buat makan saja susah apalagi buat keluar uang untuk rapid test.
Bantuan berupa BLT, stimulus UMKM itu memang benar-benar kewajiban Pemerintah kepada rakyatnya dalam bemtuk apapun. Tanpa rakyat meminta bantuan sudah seharusnya disalurkan.
Masukan bagi Pemerintah dari Rijal tentang Covid 19, Pemerintah pusat harus lebih tegas menjalankan aturan kesehatan yang berlaku dipusat maupun didaerah. Harus ada sinkronisasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Usahakan negara betul-betul membantu rakyat, jangan rakyat yang harus membeli obat, dan lain-lain. Rakyat kini dalam kondisi sangat tidak punya uang tapi harus membeli obat dan vaksin.
Jangan sampai situasi yang ada dijadikan lahan politik seolah-olah dia sudah menyelesaikan masalah Corona. Tapi ini musibah nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya. Masalah Cobid 19 jangan dijadikan ajang kampanye, sebab ini wabah yang mendunia dan menjadi persoalan kemanusiaan. Drz
